MUNCULNYA KERAJAAN ISLAM SEBELUM PENJAJAHAN BELANDA

MUNCULNYA  KERAJAAN ISLAM SEBELUM PENJAJAHAN BELANDA

 

1.   Islam di Sumatera

Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak pada pesisir timur laut Aceh. Kemunculannya pertama kali diperkirakan pada abad ke-13 M, sebagai hasil dari proses Islamisasi dari daerah-daerah pinggir pantai yang pernah disinggahi oleh pedagang-pedagang muslim pada abad ke-7, ke-8 dan seterusnya. Malik Al-saleh adalah raja pertama kerajaan samudera pasai dan merupakan pendiri kerajaan tersebut. [1]

2. Islam di Jawa

Demak, dibawah pimpinan Sunan Ampel Denta, walisongo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Raden Patah dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam persoalan agama, dibantu oleh para ulama walisongo. Palembang dan Banjarmasin mengakui kekuasaan Demak. Sementara daerah Jawa Tengah bagian selatan sekitar Gunung Merapi, Pengging dan Pajang dikuasai berkat pemuka Islam, Sayikh Siti Jenar dan Sunan Tembayat.[2]

3. Islam di Sulawesi

            Di Sulawesi Kerajaan Gowa-Tallo merupakan Kerajaan kembar yang saling berbatasan yang biasanya disebut Kerajaan Makasar. Kerajaan ini terletak disemenanjung barat Daya pulau Sulawesi yang merupakan daerah transit yang sangat strategis. Sejak Gowa-Tallo tampil sebagai pusat perdagangan laut, Kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik/Giri. Di bawah pemerintahan Sultan Babullah Ternate mengadakan perjanjian persahabatan dengan Gowa-Tallo. Ketika itulah raja Ternate berusaha mengajak penguasa Gowa-Tallo untuk menganut agama Islam, tetapi gagal. Baru pada waktu Datu’ Ribandang datang ke Kerajaan Gowa-Talloagama Islam mulai masuk di dalam Kerajaan ini. Alauddin (1591-1636 M)adalah sultan pertama yang menganut Islam yaitu pada tahun 1605 M.[3]

4. Islam di Kalimantan

Banjar, kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Daha yang beragama Hindu. Berawal dari pertentangan keluarga Istana, antara pangeran Samudera sebagai pewaris sah kerajaan Daha dengan pamannya yaitu pangeran Temanggung. Pangeran Samudera meminta bantuan kerajaan Demak, kemudian Kerajaan Demak membantu dengan memberi syarat berpindah agama Islam. [4]

Kutai, dua orang penyebar Islam tiba di Kutai pada masa pemerintahan Raja Mahkota. Salah satunya adalah Tuan Tunggang Parangan, melalu raja terakhir inilah Raja Mahkota tunduk pada keimanan Islam. Setelah itu segera di bangun mesjid dan pengajaran agama yang dapat dimulai.

5. Islam di Maluku

Islam memasuki pulau ini pada pertengahan terakhir abad ke-15. Pada masa itu perdagangan muslim terus mengalami peningkatan sehingga raja menyerah kepada tekanan para pedagang Muslim itu dan memutuskan belajar tentang Islam di Giri. Ia dikenal sebagai Raja Bulawa atau Raja Cengkeh. Ketika kembali dari Jawa ia mengajak Tahubahahul ke daerahnya yang kemudian dikenal sebagai penyebar utama agama Islam di Kepulauan Maluku. Komunikasi antara Maluku dan Giri memang masih bertahan sampai abad ke-17.[5]

B. Munculnya Sistem Biokrasi Kerajaan Islam

Pada masa Kerajaan tidak ada perbedaan sistem pemerintahan yang di terapkan di Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Misalnya, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Mataram jauh sebelum munculnya pemerintah kolonial Belanda. Wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram meliputi hampir seluruh pulau Jawa, bahkan hingga Bali dan Lombok.[6]

a)     Sejak tahun 1575 M sampai tahun 1755 M kekuasaan raja di kerajaan Islam Mataram bersifat mutlak. Kepala negara adalah raja. Ia adalah pembuat undang-undang, pelaksana hukum dan sekaligus hakim. Absolutisme kekuasaan raja memusatkan sistem pemerintahan kerajaan Mataram Islam. Sistem ini tidak berubah sejak berdirinya kerajaan, ketika semua kontrol dan kebijakan pemerintah ditentukan dari pusat dengan raja sebagai pemimpin tertinggi.[7]

b)    Dalam penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua bagian, yaitu birokrasi pemerintahan pusat (keraton) dan birokrasi pemerintahan daerah di luar keraton (mancanegara). Birokrasi pemerintah pusat diarahkan langsung oleh raja yang berkuasa, berdasarkan jalur kekuasaan karismatik tradisional.[8]

 

Daftar Pustaka

Amin, and Samsul Munir. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: AMZAH, 2009.

Graff, De, and Pigeaud. Kerajaan Islam Pertama Jawa. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1985.

Harkatiningsih, Naniek. “Pengaruh Kolonial Di Nusantara.” Kalpataru: Majalah Arkeologi 23, no. 1 (Mei 2014).

Hasan, Nur. “Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik.” Jurnal Hukum 28, no. 2 (Desember 2012).

Munawar, Zaid. “Pengelolaan Pajak Di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M.” Jurnal Sejarah Peradaban Islam 4, no. (July 2020).

Sapto, Ari. “Pelestarian Kekuasan Pada Masa Mataram Islam: Sebha Jaminan Loyalitas Daerah Terhadap Pusat.” Sejarah Dan Budaya 9, no. 2 (Desember 2015).

Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 1993.

 

 

---

[1] Naniek Harkatiningsih, “Pengaruh Kolonial Di Nusantara,” Kalpataru: Majalah Arkeologi 23, no. 1 (Mei 2014).

[2] De Graff and Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Jawa (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1985).

[3] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 1993).

[4] Ari Sapto, “Pelestarian Kekuasan Pada Masa Mataram Islam: Sebha Jaminan Loyalitas Daerah Terhadap Pusat,” Sejarah Dan Budaya 9, no. 2 (Desember 2015).

[5] Amin and Samsul Munir, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: AMZAH, 2009).

[6] Nur Hasan, “Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik,” Jurnal Hukum 28, no. 2 (Desember 2012).

[7] Zaid Munawar, “Pengelolaan Pajak Di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M,” Jurnal Sejarah Peradaban Islam 4, no. (July 2020).

[8] Hasan, “Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik.”